Pendahuluan
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara demokrasi
begitu juga dengan sistem ekonominya. Sistem demokrasi ekonomi adalah sistem
ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan juga
mempunyai landasan ekonominya yaitu berlandaskan kepada : “ UUD 1945 hasil
amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu pasal 33 ayat 1, 2, 3,
dan 4”. Perkembangan sistem perekonomian pada umumnya subsistem, inilah sistem
perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia.
Sistem ekonomi adalah suatu proses yang
menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik dalam
jangka panjang maupun jangka pendek. Dari
pengertian diatas memiliki beberapa sifat penting yaitu; i) suatu proses, yang
merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus, ii) sesuatu yang dapat
merubah tingkat penghidupan masyarakat. Pendapat lain juga menegaskan
bahwa sistem ekonomi adalah cara
suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomianya. Sistem perekonomian
Indonesia dibuat oleh kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan
perekonomian dalam negeri agar mencapai kemakmuran yang sejahtera.
Indonesia
dalam perjalanan sejarahnya juga bergerak dengan proses, pergerakan, dan
perkembangan pendidikannya. Maju
atau tidaknya suatu bangsa juga dapat dilihat dari maju atau tidaknya
pendidikan suatu bangsa. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki sejarah
perkembangan pendidikan dari masa klasik hingga masa sekarang yang terus selalu
berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan juga selalu berkembang
secara dinamis. Apabila kita lihat perkembangan Indonesia, pendidikan merupakan
salah satu faktor penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pendidikan
adalah kebutuhan mendasar suatu bangsa, begitu pula bangsa Indonesia, untuk
mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan harkat dan
martabat bangsa.
Perekonomian Indonesia mengalami
perkembangan mulai masa pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan
zaman orde lama. Kemudian mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Presiden
Soeharto yang dikenal dengan zaman orde baru. Hingga zaman reformasi yang
mengalami perubahan besar – besaran dalam aspek ekonomi. Begitupun dengan aspek
– aspek kehidupan lainnya seperti politik, sosial, kebudayaan, dan lain – lain.
Dalam makalah ini, penulis akan membahas mengenai perkembangan
ekonomi Indonesia dari masa Orde lama hingga reformasi dan orientasi
pembangunan perekonomian tersebut.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1.
Bagaimanakah perekonomian Indonesia pada saat pasca kemerdekaan sampai
pada masa reformasi ?
2.
Apakah di masa reformasi, perekonomian Indonesia sudah jauh lebih
membaik ?
C.
Tujuan Makalah
Adapun tujuan dalam makalah ini adalah sebagai
berikut :
1.
Untuk memperoleh gambaran perekonomian Indonesia pada saat pasca
kemerdekaan hingga masa reformasi.
2.
Untuk mengetahui apakah perekonomian di Indonesia pada masa reformasi
sudah jauh lebih baik daripada masa – masa sebelumnya.
Pembahasan
Perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan masih
sangat terpuruk karena masih dalam tahap berkembang setelah kekuasaan penjajah
usai, namun keterpurukan perekonomian pada masa itu banyak di sebabkan oleh
antara lain, terjadinya inflasi yang tinggi, adanya blokade Belanda agar
perdagangan luar negeri Indonesia tertutup, kas negara kosong, serta
eksploitasi besar-besaran oleh penjajah Belanda.
Inflasi pada saat itu
mungkin disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali. Dalam hal ini kelompok yang paling di rugikan adalah petani,
karena pada saat itu kelompok petanilah yang menjadi produsen dengan banyak
menyimpan mata uang Jepang. Ke tiga mata uang tersebut ialah De Javasche
Bank, Hindia Belanda, dan Jepang. Sampai pada akhirnya pemerintah
Indonesia mengeluarkan ORI (Oeang Rakyat Indonesia) pada tanggal Oktober 1946
sebagai pengganti mata uang Jepang serta usaha untuk mengatasi inflasi. Dalam
studi ekonomi kasus seperti ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena
semakin banyak uang beredar di masyarakat akan mempengaruhi kenaikan tingkat
harga, apa lagi dengan adanya 3 mata uang yang beredar.
Memasuki tahun 1950an
setelah masa krisis pasca kemerdekaan tersebut Indonesia mencoba untuk
berkembang dalam sistem perekonomiannya menjadi Demokrasi Liberal.
Pada masa ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan
prinsip-prinsip liberal, namun semua kebijakan pada masa itu malah memperparah
perekonomian. Karena rakyat pribumi masih kalah saing oleh rakyat non pribumi,
terutama rakyat Cina. Sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan upaya untuk
mengatasi keterpurukan itu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang di buat
seperti: gunting sjafruddin (pemotongan nilai uang), program benteng,
menasinoalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, sistem ekonomi
Ali-Baba, serta pembatalan sepihak hasil KMB. Semua kebijakan itu cukup membuat
perekonomian pada masa itu sedikit membaik.
Seiring berjalannya
waktu, pada tahun 1959 Indonesia menjalankan sistem perekonomian demokrasi
terpimpin yang di tandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Banyak kebijakan-kebijakan yang di buat pada masa itu, pemerintah mengharapkan
akan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan
tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan
moneter yang mengalami kegagalan tersebut yaitu: devaluasi menurunkan nilai
uang dan pembentukan deklarasi ekonomi. Mungkin pada masa itu
kebijakan-kebijakan tersebut gagal dikarenakan banyaknya faktor salah satunya
yaitu: banyaknya proyek-proyek mercusuar dan juga akibat adanya pergolakan
dengan negara tetangga Malaysia dan negara-negara Barat.
Setelah mengalami
pasang surut terlebih banyak terpuruknya perekonomian pada masa kekuasaan
presiden Soekarno. Hingga akhirnya Soekarno turun dari tahta kepemimpinan yang
di gantikan oleh Suharto, oleh Suharto semua kebijakan untuk pembangunan
nasional, politik, serta ekonomi dibenahi, sistem perekonomian ini biasa
disebut sistem perekonomian orde baru. Pada awal orde
baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi. Dalam jangka waktu
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun dalam praktiknya ini
terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Selain itu,
kesenjangan antara rakyat kaya dan miskin juga semaki lebar.
Kelebihan sistem
perekonomian orba adalah berkembangnya GDP per kapita Indonesia yang pada tahun
1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$ 1.000. Bahkan nlai
tukar rupiah menguat dibandungkan dengan faluta asing seperti Jepang. Namun,
walaupun banyak kemajuan yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintahan orba ada juga kekurangannya, diantaranya: banyaknya korupsi,
kolusi, dan nepotisme, pembangunan Indonesia tidak merata, bertambahnya
kesenjangan sosial, serta kebebasan berpendapat yang dibatasi.
Masyarakat Indonesia
akhirnya menekan presiden Soeharto untuk lengser dari
jabatannya, kelompok yang paling berperan adalah mahasiswa. Setelah banyak
terjadi kerusuhan di mana-mana di Jakarta sampai akhirnya mahasiswa berhasil
menduduki gedung DPR. Akhirnya presiden yang telah menjabat ±32 tahun itu
pun lengser pada tahun1998.
Dampak
negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :
1.
Ketergantungan
terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas)
Migas
merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja negara. Jadi
harga Migas sangat berpengaruh bagi pendapatan negara sehingga turunnya harga
minyak mengakibatkan menurunnya pendapatan negara.
2.
Ketergantungan
terhadap Bantuan Luar Negeri
Akibat
berkurangnya pendapatan dari Migas, pemerintah melakukan penjadualan kembali
proyek – proyek pembangunan yang ada, terutama yang menggunakan valuta asing.
Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta
peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara maju.
Akhir 1970-an, proses pembangunan di
Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses
pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan
pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.
Mendekati pertengahan 1980-an,
terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme
kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan
berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal
1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan
“structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai berikut:
a. Program
stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk
kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan
tingkat permintaan agregat.
b.
Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan
alokasi sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga,
pajak, subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif.
Kebijakan “Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja
dan bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif
pada saat itu.
c. Kebijakan
peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan
investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan
tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan
investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.
d. Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang
bisa mendorong agar mekanisme pasar beroperasi efektif termasuk jaminan hak
milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan,
aturan main yang menjamin kompetisi bebas dan berbagai program yang
memungkinkan lingkungan seperti itu.
Dampak dari kebijakan tersebut cukup
meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus meningkat,
sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak, produktivitas industri
yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat. Pemerintahan Orde Baru
membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi ekonomi yang memberikan dampak
sebagai berikut:
·
Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,
tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
·
Barang
– barang impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan
baku dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada
barang impor tersebut.
·
Pembangunan
tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat
Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha –
pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil
pembangunan.
Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik,
harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan
di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan
masih tarik menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi
telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa
harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya
Pemerintahan reformasi dari tahun
1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain
yaitu:
1.
Bapak
B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden B.J
Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang
cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari
pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia
melalui jejak pendapat.
2.
Bapak
Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada masa kepemimpinan presiden
Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan
Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena
pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
3.
Ibu
Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami
masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi
dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
·
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak
kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara
untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja
menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan
pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
4.
Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)
Masa kepemimpinan SBY terdapat
kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu
·
mengurangi
subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke sector pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung kesejahteraan masyarakat.
·
Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial.
·
Mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah.
Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini
mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
·
Lembaga
kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan
SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan
sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY
tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi
money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang
mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara
besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
·
Program
konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan
bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
·
Kebijakan
impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga
gabah menjadi anjlok atau turun drastis
Pada tahun 2006 Indonesia melunasi
seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund). Dengan ini, maka
diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan
kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri
kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara
penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari
35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan
sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.
Kesimpulan
Perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan masih
sangat terpuruk karena masih dalam tahap berkembang setelah kekuasaan penjajah
usai, namun keterpurukan perekonomian pada masa itu banyak di sebabkan oleh
antara lain, terjadinya inflasi yang tinggi, adanya blokade Belanda agar
perdagangan luar negeri Indonesia tertutup, kas negara kosong, serta eksploitasi
besar-besaran oleh penjajah Belanda.
Memasuki tahun 1950an
setelah masa krisis pasca kemerdekaan tersebut Indonesia mencoba untuk
berkembang dalam sistem perekonomiannya menjadi Demokrasi Liberal.
Namun semua kebijakan pada masa itu malah memperparah perekonomian. Sampai
akhirnya pemerintah mengeluarkan upaya untuk mengatasi keterpurukan itu dengan
berbagai kebijakan-kebijakan yang di buat seperti: gunting sjafruddin
(pemotongan nilai uang), program benteng, menasinoalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Indonesia, sistem ekonomi Ali-Baba, serta pembatalan sepihak hasil
KMB. Semua kebijakan itu cukup membuat perekonomian pada masa itu sedikit
membaik.
Seiring berjalannya
waktu, pada tahun 1959 Indonesia menjalankan sistem perekonomian demokrasi
terpimpin yang di tandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
(order lama) Banyak kebijakan-kebijakan yang di buat pada masa itu, pemerintah
mengharapkan akan mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Namun,
kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Kebijakan-kebijakan moneter yang mengalami kegagalan tersebut yaitu: devaluasi
menurunkan nilai uang dan pembentukan deklarasi ekonomi. Mungkin pada masa itu
kebijakan-kebijakan tersebut gagal dikarenakan banyaknya faktor salah satunya
yaitu: banyaknya proyek-proyek mercusuar dan juga akibat adanya pergolakan
dengan negara tetangga Malaysia dan negara-negara Barat.
Setelah mengalami
pasang surut terlebih banyak terpuruknya perekonomian pada masa kekuasaan
presiden Soekarno. Hingga akhirnya Soekarno turun dari tahta kepemimpinan yang
di gantikan oleh Suharto, oleh Suharto kebijakan untuk pembangunan nasional,
politik, serta ekonomi dibenahi, sistem perekonomian ini biasa disebut sistem perekonomian
orde baru. Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi
prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian
inflasi. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat
meskipun dalam praktiknya ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang
merajalela. Selain itu, kesenjangan antara rakyat kaya dan miskin juga semaki
lebar.
Kelebihan sistem
perekonomian orba adalah berkembangnya GDP per kapita Indonesia yang pada tahun
1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$ 1.000. Bahkan nlai
tukar rupiah menguat dibandungkan dengan faluta asing seperti Jepang. Namun,
walaupun banyak kemajuan yang diakibatkan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintahan orba ada juga kekurangannya, diantaranya: banyaknya korupsi,
kolusi, dan nepotisme, pembangunan Indonesia tidak merata, bertambahnya
kesenjangan sosial, serta kebebasan berpendapat yang dibatasi.
Dampak
negatif kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :
·
Ketergantungan
terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas)
·
Ketergantungan
terhadap Bantuan Luar Negeri
Akhir 1970-an, proses pembangunan di
Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak kerepotan dalam proses
pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan meluasnya kesenjangan
pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”. Mendekati pertengahan
1980-an, terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan
mekanisme kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi
tantangan berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi
pada awal 1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan
sebutan “structural adjustment”
Pada masa reformasi perekonomian Indonesia berangsur membaik,
harga-harga barang pokok juga kembali normal. Perkembangan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan
di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan
masih tarik menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi
telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa
harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya.
Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
http://www.sarjanaku.com/pengertian-sistem-ekonomi-tradisional.html
http://www.antaranews.com/berita/293176/ekonomi-indonesia-2012-siap-tinggal-landas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar